 |
| salah satu terowongan yang berada di daerah tambang Freeport (foto:faktafreeport) |
Setelah sempat redah dari pembicaraan media, topik perpanjangan kontrak PT Freeport McMoran bersama Pemerintah Indonesia kembali hangat menjadi bahan pembicaraan dan mulai ditanggapi oleh anggota DPRD Papua.
laurenzus Kadepa, Anggota DPR bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM mengatakan bahwa PT Freeport adalah perusahaan yang Kapitalis, tak menghargai HAM dan memperbudak Orang Asli Papua OAP).
Kadepa menghimbau agar seluruh elemen masyarakat Papua mulai mendesak Pemerintah Indonesia terkait masalah perpanjangan kontrak perusahaan tembaga asal Amerika tersebut yang telah berdiri dan ‘Menguras’ harta Orang Asli Papua (OAP) hingga saat ini.
laurenzus Kadepa, Anggota DPR bidang Politik, Pemerintahan, Hukum dan HAM mengatakan bahwa PT Freeport adalah perusahaan yang Kapitalis, tak menghargai HAM dan memperbudak Orang Asli Papua OAP).
Kadepa menghimbau agar seluruh elemen masyarakat Papua mulai mendesak Pemerintah Indonesia terkait masalah perpanjangan kontrak perusahaan tembaga asal Amerika tersebut yang telah berdiri dan ‘Menguras’ harta Orang Asli Papua (OAP) hingga saat ini.
“Jikalau diperpanjang, sebelumnya harus diluruskan sejarah hadirnya PT Freeport itu, sebab setelah hadir, PT Freeport melahirkan ribuan pelanggaran HAM di Papua. Freeport sangat tidak peduli soal HAM. Freeport, perusahaan kapitalis di Timika memperbudak orang pribumi pemilik ulayat area pertambangan, tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan” katanya.
lebih lanjut lagi dikatakan Kadepa bahwa PT Freeport sendiri saat ini merasa mereka seperti berdiri di tanah mereka sendiri sehingga sesuka hati memperlakukan beberapa suku pemilik hak ulayat yang mulai terpinggir dan hampir tak merasakan kehadiran dari tambang tersebut.
“masa depan anak cucu Orang Asli Papua (OAP) sudah dimatikan oleh Freeport. Freeport tutup mata di Timika, cuci tangan di Jakarta dan Amerika. Mereka sama sekali tidak memberikan konttribusi yang berarti terhadap masyarakat pemilik ulayat” lanjut Kadepa.
Sementara itu, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan bahwa hingga saat ini PT Freeport belum ‘Sama Sekali’ melakukan sesuatu yang luar biasa dan nampak bagi masyarakat Papua. Dana satu persen yang diberikan kepada masyarakat asli Papua pun terkesan tak berguna sama sekali dan tak sebanding dengan hasil alam yang telah dikeruk hingga saat ini.
“Orang di Jakarta ribut Freeport. Mereka tak sadar kalau barang itu ada di Papua, beroprasi di tanah ulayat Papua. Ada pemilik ulayat, ada pemerintah, kenapa orang pusat yang ‘serakah’ bocara Freeport? Memangnya di Papua ini tak ada lagi Manusia? Stop Serakah!” kata Yunus. (HP)
lebih lanjut lagi dikatakan Kadepa bahwa PT Freeport sendiri saat ini merasa mereka seperti berdiri di tanah mereka sendiri sehingga sesuka hati memperlakukan beberapa suku pemilik hak ulayat yang mulai terpinggir dan hampir tak merasakan kehadiran dari tambang tersebut.
“masa depan anak cucu Orang Asli Papua (OAP) sudah dimatikan oleh Freeport. Freeport tutup mata di Timika, cuci tangan di Jakarta dan Amerika. Mereka sama sekali tidak memberikan konttribusi yang berarti terhadap masyarakat pemilik ulayat” lanjut Kadepa.
Sementara itu, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan bahwa hingga saat ini PT Freeport belum ‘Sama Sekali’ melakukan sesuatu yang luar biasa dan nampak bagi masyarakat Papua. Dana satu persen yang diberikan kepada masyarakat asli Papua pun terkesan tak berguna sama sekali dan tak sebanding dengan hasil alam yang telah dikeruk hingga saat ini.
“Orang di Jakarta ribut Freeport. Mereka tak sadar kalau barang itu ada di Papua, beroprasi di tanah ulayat Papua. Ada pemilik ulayat, ada pemerintah, kenapa orang pusat yang ‘serakah’ bocara Freeport? Memangnya di Papua ini tak ada lagi Manusia? Stop Serakah!” kata Yunus. (HP)
(NBCIndonesia.com)
